Tidak Temukan Unsur Pidana Polisi SP3 Kasus Puisi Sukmawati

Beritakompas.com – Penyelidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang menjerat putri Proklamator Indonesia, Sukmawati Soekarnoputri akhirnya dihentikan oleh penyelidik Bareskrim karena tidak ditemukan adanya unsur pidana.

Sukmawati yang sebelumnya dilaporkan oleh beberapa pihak atas tuduhan enistaan agama setelah membacakan puisi berjudul ‘Ibu Indonesia’ dalam sebuah acara.

Menurut keterangan yang diperoleh awak media melalui keteranga tertulis Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen M Iqbal disebutkan bahwa setelah mnelakukan serangkaian  proses penyelidikan dan gelar perkara, penyelidik menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbuatan melawan hukum atau tindakan pidana dalam kasus tersebut.

“Disimpulkan tidak ditemukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Sehingga perkara tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Iqbal , Minggu (17/6/2018).

Selain itu Iqbal juga menyebutkan dalam proses penyelidikan, polisi telah mendengar keterangan dari 28 pelapor dan satu saksi. Selain itu, penyelidik juga telah meminta keterangan dari Sukmawati sebagai pihak terlapor, satu ahli bahasa, satu ahli sastra, satu ahli agama dan satu ahli hukum pidana.

Setelah mendengar keterangan dari pelapor dan saksi serta para ahli penyelidik kemudian melakukan gelar perkara untuk menindaklanjuti proses penyelidikan.

“Penyelidik telah mendengar keterangan ahli empat orang, masing-masing satu ahli Bahasa, satu ahli Sastra, satu ahli agama dan satu ahli pidana,” tutur Iqbal.

Hasilnya, polisi tidak menemukan perbuatan pidana dari puisi tersebut sehingga polisi menerbitkan SP3 untuk menghentikan penyelidikan.

Sebelumnya, Sukmawati dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan agama. Laporan itu dilakukan dua pihak sekaligus, yakni seorang pengacara bernama Denny AK dan Ketua DPP Partai Hanura Amron Asyhari.

Sejumlah pihak juga melaporkan Sukmawati ke Bareskrim Polri, yakni, Persaudaraan Alumni 212, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII), Forum Anti Penodaan Agama (FAPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Street Lawyer dan Kebangkitan Jawara, serta Pengacara Indonesia (Bang Japar Indonesia).

Total ada 30 pelaporan terkait puisi Sukmawati itu. Sukmawati dilaporkan dengan Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Dua di antaranya dicabut oleh pelapor.

Be the first to comment

Komentar Anda