Mahathir Mohamad Dituding Sebar Berita Palsu Tentang Sabotase Pesawat

Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri Malaysia dan merupakan pemimpin oposisi saat ini menghadapi penyelidikan atas dugaan penyebaran berita palsu tentang pesawatnya yang di sabotase.

Dilansir dari AFP, Kamis (5/3/2018), tuduhan tersebut mengarah kepada Mahathir setelah dia mengklaim pesawatnya disabotase. Proses investiga dilakukan hanya beberapa hari jelang pemilihan numum berlangsung

Terkait klaim yang dilakukan Mahathir itu otoritas penerbangan sipil menyangkal tuduhan yang menyatakan telah terjadi sabotase.

Pihak kepolisian Kuala Lumpur saat ini sedang melakukan penyelidikan dugaan penyebaran berita palsu, dimana hal tersebut dianggap kritikus sebagai tindakan keras sebelum pemilu.

“Kami telah membuka investigasi (terhadap Mahathir) di bawah penggunaan undang-undang untuk menangkal berita palsu,” ujar kepala polisi Kuala Lumpur, Mazlan Lazim.

“Kami akan melakukan proses normal untuk penyelidikan,” imbuhnya.

Mahathir sedang mencari cara untuk melengserkan lawannya, Perdana Menteri Najib Razah, dalam pemilu yang digelar pada Rabu pekan depan. Pria berusia 92 tahun ini mengklaim, ada pihak yang berupaya sabotase sebuah pesawat yang dia sewa untuk mencegahnya terbang ke pulau Langkawi, guna mendaftarkan diri secara resmi sebagai kandidat dalam pemilu. Dia dapat sampai ke Langkawi dengan menyewa pesawat lainnya.

Otoritas penerbangan sipil mengatakan, ada masalah teknis yang menyebabkan pesawat itu sehingga tidak bisa beroperasi.

Terkait undang-undang anti-hoaks di Malaysia, seorang pria Denmark dipenjara selama seminggu pada pekan ini karena menyebarkan berita palsu. Dia menjadi orang pertama yang dihukum dengan UU baru itu.

Salah Salem Saleh Sulaiman (46) didakwa bersalah telah menyebarkan berita palsu dalam format video terkait kasus penembakan terhadap dosen Palestina, Fadi al-Batsh, di Kuala Lumpur.

Di bawah UU Antiberita Palsu, para pelanggar bisa terancam hukuman maksimum 6 tahun penjara atau hukuman denda hingga 500 ribu ringgit (Rp 1,7 miliar).

Para pengkritik menyebut undang-undang itu bertujuan membungkam perbedaan pendapat dan menghalangi kebebasan berbicara di Malaysia menjelang pemilu pada 9 Mei mendatang.

Be the first to comment

Komentar Anda