Ketua DPP PKB Sebut PPP Kekanak-kanakan Karena Tidak Hadiri Paripurna MPR

Jazilul Fawaid yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan alasan ketidakhadiran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dalam rapat Paripurna pelantikan tiga pimpinan baru Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Jazilul hal tersebut menunjukan bahwa fraksi PPP kekanak-kanakan dimana disebutkan olehnya bahwa hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi dimana jika telah iputuskan dalam paripurna, maka harus dijalankan undang-undang itu, mau tidak mau.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Maret 2018.

 

MPR akhirnya memutuskan untuk segera melantik tiga calon pimpinan MPR pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Keputusan ini diambil dalam rapat gabungan fraksi MPR setelah mendengarkan beda pendapat dari Fraksi PPP pada 21 Maret lalu.

PPP memprotes pemberian jatah kursi untuk PKB yang berpotensi melanggar ketentuan pasal 427a UU MD3. Pasal itu menyebutkan jatah kursi diberikan kepada partai politik pemenang pemilu yang memperoleh suara terbanyak di DPR. PPP menilai PKB berada dalam posisi kelima perolehan suara terbanyak. Partai berlambang Ka’bah itu pun absen dalam sidang paripurna MPR.

Jazilul pun mengkritik sikap PPP. Menurut dia, undang-undang yang telah disahkan harus dijalankan oleh pihak mana pun. “Undang-undang punya kekuatan untuk dijalankan bagi siapapun yang tidak suka,” katanya. Ia pun mengkritik tafsir PPP soal jatah kursi untuk PKB. “Mereka menafsirkan sesuai dengan keinginannya, tidak melihat konteks pembuatan perundang-undangan.”

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menyatakan tak akan mempermasalahkan sikap absen PPP dalam paripurna. Namun ia meminta sikap partai tidak sampai memanaskan situasi politik. “Itu sikap politik saja, biasa aja. Kita prinsipnya menghargai, yang penting jangan sampai memanaskan suasana,” ujarnya.

Sementara itu Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua MPR menyebutkan bahwa lembaganya menghormati sikap PPP yang tidak hadir dimana menurutnya PPP memiliki hak untuk menentukan sikap politiknya dalam keputusan MPR.

“Kita hormati,” ujar Zulkifli Hasan yang merupakan Ketua MPR dan juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.

Be the first to comment

Komentar Anda