Daftar Pemilih Di Pilkada NTT Kacau, Anak Tk Masuk Daftar Pemilih

Daftar pemilih yang disusun KPU NTT dinilai masih bkacau dimana ditemukan sejulah anak anak masuk dalam daftar pemilih di Pilkada NTT tersebut.

Adapun hal terswebut terungakap saat diadakannya  rapat gabungan komisi DPRD NTT bersama pemerintah, KPU serta Bawaslu Nusa Tenggara Timur di Gedung DPRD NTT di Kupang pada Senin (19/3/2018).

Disebutkan oleh anggota DPRD NTT Hamdan Saleh Batjo bahwa anak-anaknya yang masih duduk di bangku TK dan SD masuk dalam daftar pemilihan tersebut.

Saleh mengatakan ada sembilan anggota keluarga yang tinggal di rumahnya, namun yang berhak untuk memilih dalam Pilkada 2018 justru tidak didaftar, justru anak-anaknya yang masih berstatus murid Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar malah terdaftar.

“Ini membahayakan, anak saya SD kelas I didaftarkan sebagai peserta pemilih, sementara ipar saya yang sudah kuliah tidak masuk dalam daftar pemilih,” katanya.

Hamdan menuding ada unsur kesengajaan yang dilakukan petugas penyelenggara Pilkada. Selain itu, permasalahan masuknya anak TK dalam daftar pemilih juga disebabkan karena masih banyak warga yang belum memiliki e-KTP.

Ketua Komisi II DPRD NTT Yucundianus Lepa juga mengemukakan dalam Pilkada Kota Kupang 2017 silam semua anggota keluarganya tercatat sebagai daftar pemilih namun yang mendapatkan surat panggilan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) hanya dua orang.

“Saya sendiri kesulitan masuk ke TPS, akhirnya setelah semuanya pulang, saya bawah semua data Kartu Keluarga ke TPS baru bisa memilih,” kata politisi dari F-PKB itu.

Yucundianus meminta KPU selaku penyelenggara Pilkada agar melibatkan berbagai unsur pemerintah hingga ke tingkat paling bawah untuk memastikan semua masyarakat yang memiliki hak pilih bisa memilih dengan mudah dan lancar.

“Ada Ketua RT/RW di sana yang juga tahu warga-warganya, tapi dipersulit dan harus koordinasi lagi dengan Dinas Kependudukan dengan membawa pula dokumen kartu keluarga dan sebagainya,” katanya.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi NTT itu berharap KPU maupun Bawaslu dapat memastikan agar persoalan serupa tidak terulang lagi dalam Pilkada serentak pada Juni 2018 mendatang.

Sementara itu, anggota DPRD NTT dari F-Gerindra, Angelino da Costa mengemukakan persoalan yang dialaminya sedikit berbeda dengan rekan-rekannya sesama anggota DPRD NTT.

“Saya justru terbalik. Yang punya hak pilih ada tiga orang tapi dari daftar yang dipajang justru sebanyak tujuh orang, jadi kelebihan empat orang,” katanya.

Sementara itu juru bicara KPU Provinsi NTT Yosafat Koli menanggapi hal yang disampaikan tersebut menyebutkan bahwa sebelum pelaksanaan Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan Juni mendatang pihaknya akan segera melakukan pembenahan dan memperbaiki hal tersebut.

Yosagfat menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih menggunakan data rekap dan akan menyerahkan dat lengkapnya berdasarkan nama dan alamat pada tanggal 24 Maret nanti.
.

Be the first to comment

Komentar Anda