Anies Sebut Tidak Gunakan Dana APBD Untuk Kembalikan Uang Pengembang Reklamasi

Pengembalian uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau Reklamasi kepada pemprov DKI Jakarta disebut oleh Anies Baswedan tidak akan menggunakan dana APBD.

Dimana disebutkan oleh Anies bahwa pengembalian uang tersebut merupakan hal yang mudah bagi Pemprov DKI Jakarta.

 

“Pemprov DKI dalam hal terkait pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali mengembalikan pajak, enggk ada masalah sama sekali dan bukan pakai APBD,” kata Anies kepada awak media di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018) malam.

Ditambahkan oleh Anies bahwa pihaknya akan menggunakan uang pajak yang telah diberikan pengembang sehingga tidak mengganggu APBD.

“Tapi ya uang ini dikembalikan dari pembayaran pajak mereka dan pajak itu masih ada catatan. Namun, tidak akan saya jelaskan di sini sekarang,” ujar Anies.

“Kami akan jelaskan lengkap bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyong itu banyak catatan,” kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sebelumnya juga sudah menyatakan bahwa uang yang telah diberikan oleh pengembang pulau reklamasi yakni uang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp 483 miliar siap dikembalikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Dimana Sandi yang dijump[ai di Balai kota pada Rabu (10/1/2018) menyebutkan bahwa pihaknya siap mengembalikan dana tersebut serta pihaknya memiliki argumen yang kuat sehingga mereka yakin untuk menjalankan proses tersebut dengan langkah langkah selanjutnya.

 

Menanggapi hal tersebut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra pun angkat bicara perihal pembayaran tersebut.

Menurut Yusril pihak Pemprov DKI Jakarta akan merugikan masyarakat jika sertifikat HGB itu batal dan akhirnya membayar ganti menggunakan APBD ke pengembang.

Yusril mempertanyakan jika Pemprov DKI Jakarta siap membayar kembali uang dari para pengembang maka uang tersebut didapat dari mana,dan hal tersebut harus dibicarkan terlebih dahulu dengan DPRD.

Disebutkan oleh Yusril bahwa jika hal tersebut dilaksanakan maka selain merugikan masyarakat dari sisi APBD dengan dicabutnya sertifikat HGB hanya akan membuat pulau pulau yang telah dibuat oleh para pengembang menjadi sia sia dimana seharusnya pulau pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan bersama sehingga tidak Mubazir.

Be the first to comment

Komentar Anda