Kemendagri Minta Pemprov DKI Rasional Soal RAPBD 2018

Pemprov DKI Jakarta diminta untuk rasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018. Dimana Rasionalisasi RAPBD DKI 2018 termasuk soal anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Gubernur DKI Anies Baswedan yang lebih dari Rp 28 miliar.

“Kalau ada hal signifikan ya, misalnya yang Saudara persoalkan, pengangkatan 74 anggota TGUPP, ini kan jadi satu hal luar biasa karena semula maksimum 15 dari Pergub 411/2016 kemudian melompat jadi 74, sehingga implikasnya menjadi anggaran melompat jadi 28,9 M,” ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono alias Soni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2017).

“Ini saya kira perlu dirasionalisasi,” tegas Soni.

Selain menanggapi tentang anggaran untuk TGUPP ,Soni jugan memintta anggaran rehabilitasi kolam mair mancur yang terdapat di kompleks DPRD DKI Jakarta agar dikaji ulang dimana Soni kembali menyebutkan agar anggaran tersebut diputuskan serasional mungkin.

Menurut Soni apakah memerlukan sampai Rp 620 juta untuk merehabilitasi kolam dan perlu di cek kembali kebutuhan tersebut.

Ditegaskan oleh Soni bahwa Kemendagri akan melakukan pengawasan terhadap APBD DKI Jakarta 2018, dimana menurut Soni para pengamat juga pasti akan turut melihat perkembangan pembahasan tersebut.

“Jadi saya kira masih ada yang melakukan kontrol, termasuk para pengamat kebijakan publik tentu akan mengontrol APBD DKI Jakarta yang luar biasa besarnya, Rp 72 T,” ucap Soni.

Be the first to comment

Komentar Anda