Hasil Investigasi Kasus Bayi Debora Dan Sanksi Untuk RS Mitra Keluarga Kalideres

Setelah berjalan hampir sebulan kasus meninggalnya bayi Debora yang mana atas kejadian tersebut Dinas Kesehatan DKI Jakarta membentuk tim investigasi guna melakukan audit medis dan audit manejemen terhadap RS Mitra Keluarga Kalideres.

Tim Investigasi yang berisi lembaga Ikatan Dokter Indonesia ini dari audit medis yang dilakukan menyebutkan bahwa dokter IGD di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres telah melakukan penanganan medis yang baik terhadap bayi Debora.

Dimana seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Kosmedi Priharto di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta disebutkan bahwa pasien datang dengan kondisi berat dan diagnosis sepsis dan setelah dilakukan perhitungan skoring dengan pediatric logistic organi dysfunction didapatkan skor 30 dengan predicted death rate atau kemungkinan meninggal 79,6 persen.

Dengan kondisi tersebut para dokter IGD menurut hasil audit medis telah melakukan berbagai tindakan medis dimana dokter IGD juga telah berkonsultasi dengan dokter ahli terkait tindakan medis yang diambil sehingga  dianggap telah melakukan tata laksana kegawatdaruratan sesuai standar profesi dan kompetensi dokter Indonesia.

Namun dari hasil audit manajemen, tim intevigasi menyimpulkan bahwa direktur RS MItra Keluarga Kalideres kurang memeahami peraturan perundang-undangan terkait rumah sakit.

Kesimpulan tersebut terkait adanya permintaan uang muka kepada orang tua Debora, dimana seharusnya pasien gawat darurat tidak boleh dimintai uang muka dan tidak boleh dirujuk hingga kondisi stabil. Dimana disayangkan bahwa tidak adanya pelatihan terhadap direksi dan pimpinan rumah sakit agar mereka memahami perundangan tentang rumah sakit dan selain itu juga tidak ada pelatihan untuk memperbaiki mutu pelayanan.

Berdasarkan hasil tim investigasi atas dua audit tersebut maka Dinas Kesehatan DKI Jakarta membuat beberapa kesimpulan yang menjadi sanksi untuk RS Mitra Keluarga Kalideres. Dimana disebutkan bahwa PT Ragam Sehat Multifita sebagai pemilik RS Mitra Keluarga Kalideres harus merombak jajaran manejemen hingga pimpinan di RS tersebut paling lama satu bulan setelah ditetapkan surat keputusan.

Dan RS Mitra Keluarga Kalideres juga harus lulus akreditasi rumah sakit dalam enam bulan kedepan setelah dikeluarkannnya surat keputusan, dimana setiap rumah sakit diharuskan melakukan akreditasi setiap dua tahun. Disebutkan bahwa RS Mitra Keluarga kalideres sejak Juni 2017 sudah harus melakukan akreditasi kembali.

Kedua poin di atas harus dilaksanakan oleh pihak RS Mitra Keluarga Kalideres yang mana apabila tidak dilaksanakan maka Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan menghentikan operasional rumah sakit tersebut.

Selain itu RS Mitra Keluarga Kalideres juga harus melakukan laporan tertulis secara rutin kepada Dinas Kesehatan hingga rumah sakit terakreditasi.

Pihak Rs telah menerima sanksi tersebut pada 25 September 2017 dimana saat hal tersebut ditanyakan ke pihak RS melalui Kepala Humas RS Mitra Keluarga Kalideres, Nendya Librani hanya mengomentari hasil audit medis yang menyatakan pihak mereka tidak melakukan pelanggaran sedangkan hasil audit manejemen enggan dikomnetari olehnya.

Dengan sanksi yang dijatuhkan oleh dinas kesehatan DKI tersebut menjadi sanksi terakhir yang didapatkan oleh RS Mitra Keluarga Kalideres sebagaimana diketahui sebelumnya Kementerian Kesehatan telah menjatuhkan sanksi tertulis kepada pihak rumah sakit.

 

Be the first to comment

Komentar Anda