Miryam Haryani Melawan KPK dari Cabut BAP hingga Jadi Buronan

Berita Kompas-Anggota DPR Miryam S Haryani menjadi buron setelah mangkir tiga kali dari pemeriksaan KPK sebagai tersangka pemberian kesaksian palsu dalam kasus e-KTP. Miryam merupakan politikus Hanura yang dikenal sebagai ‘srikandi’.  Dan selanjutnya perlawanan hukum Miryam S Haryani terhadap penyidik KPK kian panjang. Setelah mencabut BAP kasus korupsi e-KTP dan menjadi tersangka, anggota DPR dari Fraksi Hanura ini menghilang bagai ditelan bumi.

Partai Hanura mengaku tidak mengetahui keberadaan Miryam. Hanura mengimbau agar kadernya mematuhi proses hukum. Setali tiga uang, kuasa hukum juga tidak mengetahui keberadaan kliennya tersebut. “Saya berani jamin Bu Miryam masih di Indonesia,” tegas pengacara Miryam, Aga Khan.

Miryam sebelum menjadi buronan pernah menyebut keterangan dalam BAP di KPK dibuat atas tekanan penyidik. Miryam kemudian mencabut keterangan dalam BAP di persidangan pada Kamis 23 Maret 2017 lalu. KPK menetapkan Miryam Haryani sebagai tersangka dugaan memberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu dalam persidangan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam lalu mengajukan gugatan praperadilan.

Dalam persidangan, Miryam menyebut keterangan dalam BAP terkait dengan penerimaan dan bagi-bagi duit e-KTP itu tidak benar. Keterangan tersebut dibuat karena Miryam merasa terancam oleh perkataan penyidik KPK.

Setelah berstatus tersangka, Miryam kemudian dipanggil penyidik KPK pada hari Kamis, 13 April, dan Selasa, 18 April. Namun Miryam tak memenuhi panggilan. Akhirnya Miryam dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, pihaknya telah menurunkan tim untuk memburu buronan KPK untuk kasus keterangan palsu dalam sidang e-KTP, Miryam S Haryani.

Setelah KPK menyurati Kapolri Jenderal Tito Karnavian, status daftar pencarian orang (DPO) terhadap politikus Hanura ini sudah disebarkan ke seluruh wilayah di Indonesia hingga ke tingkat polsek.

“Sudah turun tim, satgasnya sudah jalan. Kita back up KPK,” kata Syafruddin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017). Selain menerbitkan DPO di Indonesia, Polri pun juga mengajukan surat red notice (permintaan pencarian) ke markas Interpol di Lyon, Prancis.

Miryam dijerat Pasal 22 juncto Pasal 35 UU Tipikor yakni dengan sengaja memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dengan pidana penjara singkat tiga tahun paling lama 12 tahun

Be the first to comment

Komentar Anda